![thailand-coup]()
![thailand-coup]()
![Thailand-Coup-Protest]()
Menyusul gejolak politik akibat kudeta yang terjadi di negara Thailand yang diiringi dengan demo dan protes dari seluruh penjuru negeri, pemerintah militer negara tersebut sempat memutuskan untuk menutup Facebook untuk sementara. Media sosial tersebut memang menjadi salah satu sarana protes yang paling banyak digunakan oleh penduduk negara tersebut yang kemudian dinilai pemerintah sudah dalam tahap meresahkan sehingga untuk sementara mereka menutupnya untuk ‘membungkam’ aksi para pemrotes.
Pemblokiran tersebut diumumkan pemerintah melalui menteri informasi, komunikasi dan teknologinya pada hari Rabu lalu setelah banyak pengguna Facebook yang tidak bisa mengakses akun mereka di media sosial tersebut. Awalnya pemerintah mengatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahan teknis namun sekretaris permanen Menkominfo setempat, Surachai Srisaracam, menjelaskan kepada Reuters bahwa pemblokiran tersebut memang disengaja. Pemblokiran tersebut memang dinyatakan untuk sementara dan setelah diblokir selama 30 menit dan Facebook di negara gajah putih tersebut sudah bisa diakses kembali.
Srisaracam menjelaskan bahwa mereka telah memblokir Facebook untuk sementara karena saat ini ada kampanye yang meminta orang-orang untuk memprotes melawan militer sehingga mereka meminta kerjasama dari media sosial untuk membantu pemerintah menhentikan penyebaran pesan kritik tentang kudeta yang tengah berlangsung. Tak hanya Facebook, Srisaracam juga menyebutkan bahwa pemerintah juga berencana untuk menghubungi situs sosial lain seperti Twitter dan Instagram untuk meminta ‘kerjasama’ serupa dari mereka.
![Thailand-Military-Coup]()
Pemblokiran Facebook muncul setelah kepala militer Prayuth Chan-ocha mendeklarasikan kudeta dan mengambil alih pemerintahan minggu lalu dan mulai menyebarluaskan kampanye sensor, memblokir akses ke televisi internasional, memberlakukan larangan para pemilik jaringan TV di Thailand dan memblokir sejumlah situs internet. Usaha sensor online yang baru diberlakukan ini memang tidak diduga sebelumnya. Komisioner dari National Broadcasting and Telecommunications Commision minggu lalu menyatakan bahwa pemerintah akan memonitor dan memblokir konten yang mungkin bertentangan dengan moralitas publik dan menyebabkan konflik, kerusuhan dan ancaman bagi keamanan nasional.
Sehari sebelum pemblokiran Facebook, pemerintah juga mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengimplementasikan gateway internet yang baru untuk bisa mengontrol dan menyaring website dengan lebih baik. Dan dengan memblokir Facebook, Thailand kini menjadi salah satu negara yang juga telah melakukan pemblokiran sebelumnya seperti China, Siria, Turki, Siria dan Korea Utara.
Menyusul gejolak politik akibat kudeta yang terjadi di negara Thailand yang diiringi dengan demo dan protes dari seluruh penjuru negeri, pemerintah militer negara tersebut sempat memutuskan untuk menutup Facebook untuk sementara. Media sosial tersebut memang menjadi salah satu sarana protes yang paling banyak digunakan oleh penduduk negara tersebut yang kemudian dinilai pemerintah sudah dalam tahap meresahkan sehingga untuk sementara mereka menutupnya untuk ‘membungkam’ aksi para pemrotes.
Pemblokiran tersebut diumumkan pemerintah melalui menteri informasi, komunikasi dan teknologinya pada hari Rabu lalu setelah banyak pengguna Facebook yang tidak bisa mengakses akun mereka di media sosial tersebut. Awalnya pemerintah mengatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahan teknis namun sekretaris permanen Menkominfo setempat, Surachai Srisaracam, menjelaskan kepada Reuters bahwa pemblokiran tersebut memang disengaja. Pemblokiran tersebut memang dinyatakan untuk sementara dan setelah diblokir selama 30 menit dan Facebook di negara gajah putih tersebut sudah bisa diakses kembali.
Srisaracam menjelaskan bahwa mereka telah memblokir Facebook untuk sementara karena saat ini ada kampanye yang meminta orang-orang untuk memprotes melawan militer sehingga mereka meminta kerjasama dari media sosial untuk membantu pemerintah menhentikan penyebaran pesan kritik tentang kudeta yang tengah berlangsung. Tak hanya Facebook, Srisaracam juga menyebutkan bahwa pemerintah juga berencana untuk menghubungi situs sosial lain seperti Twitter dan Instagram untuk meminta ‘kerjasama’ serupa dari mereka.
Pemblokiran Facebook muncul setelah kepala militer Prayuth Chan-ocha mendeklarasikan kudeta dan mengambil alih pemerintahan minggu lalu dan mulai menyebarluaskan kampanye sensor, memblokir akses ke televisi internasional, memberlakukan larangan para pemilik jaringan TV di Thailand dan memblokir sejumlah situs internet. Usaha sensor online yang baru diberlakukan ini memang tidak diduga sebelumnya. Komisioner dari National Broadcasting and Telecommunications Commision minggu lalu menyatakan bahwa pemerintah akan memonitor dan memblokir konten yang mungkin bertentangan dengan moralitas publik dan menyebabkan konflik, kerusuhan dan ancaman bagi keamanan nasional.
Sehari sebelum pemblokiran Facebook, pemerintah juga mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengimplementasikan gateway internet yang baru untuk bisa mengontrol dan menyaring website dengan lebih baik. Dan dengan memblokir Facebook, Thailand kini menjadi salah satu negara yang juga telah melakukan pemblokiran sebelumnya seperti China, Siria, Turki, Siria dan Korea Utara.