Perseteruan seputar hak paten antara Samsung dan Apple nampaknya belum berakhir. Di negara Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara asal Apple, Samsung baru saja dikenakan sanksi baru dimana perusahaan asal Korea Selatan tersebut dilarang untuk menjual piranti seri lama milik mereka di negara Paman Sam tersebut.
Belum lama inipengadilan Amerika Serikat menemukan bukti sejumlah pelanggaran paten yang dilakukan Samsung terkait dengan tiga hak paten milik Apple, yakni quick link, slide-to-unlock, dan automatic word correction . Samsung kemudian diberi sanksi denda dan harus membayar uang sekitar $548 juta kepada Apple atas pelanggaran yang dituduhkan.
Dan kini hakim distrik Amerika Serikat, Lucy Koh, yang selama ini berurusan kasus perseteruan hak paten antara kedua raksasa teknologi tersebut selama beberapa tahun belakangan ini membuat keputusan baru, yakni pelarangan permanen bagi Samsung untuk menjual piranti lamanya tersebut di Amerika Serikat.
Adapun piranti-piranti yang dilarang untuk dijual di Amerika Serikat tersebut sebagian besar merupakan piranti yang sudah tidak tersedia seperti Samsung Admire, Galaxy Nexus, Galaxy Note, Note 2, Galaxy S2, Galaxy S2 Epic 4G Touch, Galaxy S2 Skyrocket, Galaxy S3 dan Samsung Stratosphere. Nampaknya di piranti-piranti tersebut merupakan piranti Samsung yang ditengarai ditemui adanya pelanggaran hak paten milik Apple.
Sebelumnya hakim Lucy Koh pernah menolak untuk melarang penjualan piranti Samsung seperti yang diminta oleh Apple, dan memilih untuk memberi Apple kompensasi lebih dari $1 milyar sebagai ganti rugi kerusakan. Fakta bahwa mayoritas dari piranti-pirant i yang dilarang untuk dijual tersebut merupakan piranti lama yang sudah tidak dijual lagi, nampaknya ini hanya akan mempengaruhi sedikit terhadap bisnis smartphone Samsung di Amerika Serikat.
Samsung sendiri menyatakan kekecewaannya pada keputusan tersebut namun mengatakan bahwa itu tidak akan terlalu mempengaruhi konsumennya di Amerika. Dalam penyataannya, Samsung menyatakan bahwa ini hanya contoh lain dari Apple yang menyalahgunakan sistem hukum untuk menciptakan preseden hukum yang buruk yang bisa membahayakan pilihan konsumen untuk generasi yang akan datang.