![phma-viet-dao]()
![phma-viet-dao]()
![phma-viet-dao]()
Ancaman pemerintah Vietnam terhadap warganya yang dianggap melawan lewat internet dan media sosial memang bukan omong kosong belaka. Pemerintah Vietnam kembali memenjarakan seorang blogger oposisi terkenal karena dianggap menyalahgunakan kebebasan demokratis dengan tulisan di blognya untuk melawan pemerintah. Blogger bernama Pham Viet Dao yang berusia 62 tahun tersebut dihukum penjara selama 15 bulan.
Dao sudah ditahan sejak Juni 2013 karena memposting beberapa artikel tentang kritikan terhadap pemerintah Vietnam yang kemudian dianggap melawan pemimpin Vietnam. Dao yang merupakan seorang mantan pegawai di Kementerian Kebudayaan dan anggota dari Asosiasi Penulis Vietnam, dikenakan dakwaan ‘penyalahgunaan kebebasan demokrasi dan mengganggu kepentingan negara’. Hakim Ngo Tu Hoc menjatuhkan dakwaan bersalah kepada Dao dalam sebuah sidang di Hanoi hari Rabu pekan ini. Menurut Hoc, tindakan terdakwa membahayakan masyarakat, menyebabkan kecemasan di kalangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan Partai Komunis dan negara.
Keputusan hukuman terhadap Dao ini hanya berselang dua minggu setelah seorang blogger dan jurnalis oposisi lain bernama Truong Duy Nhat juga dipenjarakan selama dua tahun karena dakwaan yang sama. Menurut laporan dari Reporter Without Borders, hingga saat ini di Vietnam sudah ada 34 blogger yang dipenjara karena dituduh menulis hal yang mendiskreditkan pemerintah. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di Asia dan menjadi nomor dua setelah China.
Hal ini tentu menjadi keprihatinan banyak pihak termasuk para praktisi hak asasi manusia. Mereka menganggap bahwa KUHP pasal 258 tentang kriminalisasi penyalahgunaan kebebasan demokratis dan mengganggu kepentingan negara tersebut merupakan hal baru dan benar-benar memperluas jangkauan hukum yang telah tersedia bagi pemerintah untuk membungkam perbedaan pendapat. Organisasi hak asasi dan kebebasan internet lain juga mengutuk hukuman atas Dao dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan preseden yang berbahaya terhadap kebebasan berbicara.
Ancaman pemerintah Vietnam terhadap warganya yang dianggap melawan lewat internet dan media sosial memang bukan omong kosong belaka. Pemerintah Vietnam kembali memenjarakan seorang blogger oposisi terkenal karena dianggap menyalahgunakan kebebasan demokratis dengan tulisan di blognya untuk melawan pemerintah. Blogger bernama Pham Viet Dao yang berusia 62 tahun tersebut dihukum penjara selama 15 bulan.
Dao sudah ditahan sejak Juni 2013 karena memposting beberapa artikel tentang kritikan terhadap pemerintah Vietnam yang kemudian dianggap melawan pemimpin Vietnam. Dao yang merupakan seorang mantan pegawai di Kementerian Kebudayaan dan anggota dari Asosiasi Penulis Vietnam, dikenakan dakwaan ‘penyalahgunaan kebebasan demokrasi dan mengganggu kepentingan negara’. Hakim Ngo Tu Hoc menjatuhkan dakwaan bersalah kepada Dao dalam sebuah sidang di Hanoi hari Rabu pekan ini. Menurut Hoc, tindakan terdakwa membahayakan masyarakat, menyebabkan kecemasan di kalangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan Partai Komunis dan negara.
Keputusan hukuman terhadap Dao ini hanya berselang dua minggu setelah seorang blogger dan jurnalis oposisi lain bernama Truong Duy Nhat juga dipenjarakan selama dua tahun karena dakwaan yang sama. Menurut laporan dari Reporter Without Borders, hingga saat ini di Vietnam sudah ada 34 blogger yang dipenjara karena dituduh menulis hal yang mendiskreditkan pemerintah. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di Asia dan menjadi nomor dua setelah China.
Hal ini tentu menjadi keprihatinan banyak pihak termasuk para praktisi hak asasi manusia. Mereka menganggap bahwa KUHP pasal 258 tentang kriminalisasi penyalahgunaan kebebasan demokratis dan mengganggu kepentingan negara tersebut merupakan hal baru dan benar-benar memperluas jangkauan hukum yang telah tersedia bagi pemerintah untuk membungkam perbedaan pendapat. Organisasi hak asasi dan kebebasan internet lain juga mengutuk hukuman atas Dao dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan preseden yang berbahaya terhadap kebebasan berbicara.